Satpol Kembali Razia Siswa Bolos

 Satpol PP Enrekang, Senin kemarin kembali menggelar razia siswa yang berkeliaraan saat proses belajar mengajar masih berlangsung di sekolah.Kali ini, Satpol menjaring sebanyak 16 siswa SLTA dari berbagai tingkatan sekolah. Untuk memberikan efek jera, beberapa siswa tersebut sempat dijemur di depan kantor Satpol PP Enrekang untuk diberikan pengarahan sebelum dikembalikan ke sekolahnya. “Kegiatan ini bertujuan agar para siswa untuk tidak berkeliaraan saat proses belajar mengajar masih berlangsung, kita ingin nantinya tidak ada lagi siswa yang menggunakan seragam sekolah berkeliaraan saat jam belajar di sekolah,” ujar Kepala Kantor Kesbang Linmas Pol PP Enrekang Andi Sudjasman, Senin kemarin. Keberhasilan Satpol PP menjaring siswa yang bolos setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat mengenai hal itu, langsung bergerak cepat. “Tadi kami menerima laporan dari warga, kemudian saya dan anggota cepat bergerak ke lapangan. Kita cek ke lapangan, dan ternyata ada sekira 16 pelajar yang diduga kuat sedang bolos sekolah. Mereka dirazian di beberapa titik lokasi ,” ujarnya. Sudjasman juga menjelaskan, razia tersebut bertujuan mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Sebut saja misalkan, minum-minuman keras (Miras), narkoba hingga berujung pada aksi perkelahian. Apalagi, pengalaman ini telah banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, siswa yang mangkir belajar di sekolah bisa memunculkan berbagai masalah baru. “Inilah yang kita hindari, jangan sampai mereka yang membolos sekolah ini mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian terlibat minuman keras, narkoba dan sebagainya,” jelasnya. Ia berharap, setelah diamankan dan diberikan pembinaan serta pemahaman, belasan pelajar itupun kembali diserahkan kepada pihak sekolah dimana mereka menuntut ilmunya, meminta kepada masing-masing orangtua siswa untuk tetap menjalin kerja sama dengan pihak sekolah untuk lebih mengawasi anaknya, baik saat berada di rumah maupun di sekolah. “Kita juga mengimbau perhatian orangtua kepada anaknya sangat diperlukan. Kami mohon agar kerja sama dengan pihak sekolah tetap ditingkatkan, termasuk sekolah dengan Satpol PP. Pelajar yang terjaring dalam razia tetap diberikan pembinaan, didata sebelum diserahkan ke sekolahnya masing-masing,” pungkasnya.

Satpol PP Razia Siswa Bolos

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Enrekang melakukan razia terhadap pelajar yang bolos saat jam sekolah. Razia kali ini berpusat di sejumlah Warung Internet (Warnet), Warung Rokok dan Pasar.Dalam razia itu, Satpol Kabupaten Enrekang dapat menjaring puluhan pelajar yang sedang asik bermain Game Online di salah satu warnet dan Warung dan beberapa siswa juga kedapatan merokok.Razia yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Enrekang terhadap pelajar berseragam sekolah yang bolos saat jam belajar. Kepala Kantor  Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan razia pelajar bertujuan mencegah terjadinya kenakalan pelajar. “Dalam rangka meletakkan sesuatu kepada porsinya. Pelajar kerjanya belajar di sekolah. Ya harus masuk sekolah. Para pelajar harus diarahkan supaya disiplinnya dapat meningkat. Selain itu, untuk mencegah kenakalan pelajar agar tidak masuk perangkap narkoba dan miras,” terangnya.
Baca lebih lanjut

TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Dengan tugas dan fungsi baru pemerintahan daerah yaitu perwujudan kesejahteraan rakyat, maka tugas  dan fungsi Satpol PP juga mengalami main set.Kalau sebelumnya bertugas menjalankan keamanan dan  ketertiban, sekarang lebih komplek karena bergeser kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan  gejolak sosial.Untuk melihat pelanggaran yang dilakukan oleh PKL tidak serta merta bisa dilihat  bahwa secara material telah terjadi pelanggaran Perda.Tetapi berkaitan dengan kebijakan pengentasan  kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.PKL tidak bisa serta merta dipersalahkan karena melanggar  peruntukan wilayah.Tetapi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab pemerintah dalam  menyediakan lapangan kerja.PKL sebagai pelaku ekonomi informal merupakan orang-orang yang kalah  dalam pertarungan perebutan ekonomi dan negara tidak bisa memenuhi dan melindunginya.Demikian juga  dengan arus urban yang tinggi karena di pedesaan sudah kehilangan lapangan kerja, dan akhirnya  menimbulkan beban baru di perkotaan, misalnya masalah pemukiman. Gejala sosial perkotaan yang sering  menimbulkan persoalan dan menjadi potensi baru gangguan dibidang keamanan dan ketertiban menjadi  bidang garapan Satpol PP.Dengan demikian tugas Satpol PP baru adalah berkaitan erat dengan  masalah-masalah sosial.Berbeda dengan kepolisian, yang menanggulangi kejahatan kriminal dan  pelanggaran undang-undang. Baca lebih lanjut

Safari Kewaspadaan Dini Di Enrekang

Untuk  meningkatkan komunikasi sesama forum kewaspadaan dini serta mengevaluasi kondisi Keamananan di Daerah maka diadakan Safari Kewaspadaan Dini Di Enrekang pada hari Jumat, 2 Desember 2011 di Gedung Halal Center Acara ini diikuti para jurnalis gabungan media massa cetak dan elektronik, FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) serta Badan Kesatuan Bangsa dari lima kota dan kabupaten. Yakni Parepare, Sidrap, Pinrang, Toraja, Toraja Utara dan Enrekang sendiri. Baca lebih lanjut

Perda Miras Belum Efektif

Aksi pemerkosaan yang dilakukan 7 pemuda di Kecamatan Anggeraja, lantaran dipengaruhi minuman keras (miras) dinilai sebagai bukti masih lemahnya penerapan Perda Miras di daerah itu.Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung kini meminta pihak terkait untuk bersama-sama dengan masyarakat mengawal perda miras yang telah ada di Kabupaten Enrekang. “Pemerintah daerah kecolongan dengan adanya kejadian ini. Ini menandakan bahwa Perda miras belum sepenuhnya ditaati masyarakat serta tersosialisasikan dengan baik,” tegas La Tinro. Diakuinya, keberadaan perda miras memang tidak bisa menghentikan seluruh aktivitas warga dari aksi mabuk-mabukan, hanya saja diharapkan bisa meminimalisir tindakan warga untuk minum minuman keras agar terhindar dari hal-hal negatif yang bisa terjadi karena minuman keras. “Kita punya perda miras dan perda baca tulis Al-Quran. Namun, kita tidak jamin seluruh warga mentaati perda ini. Baca lebih lanjut

PROFIL KANTOR

    Kantor Kesbang Linmas dan Pol. PP pada awalnya penggabungan antara Kantor Sospol, Kantor Hansip dan Seksi Pol. PP, pada saat itu dipimpin oleh Kepala Dinas Ketentramana dan Ketertiban berdasarkan Perda No. 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Enrekang ini berlangsung sejak Tahun 2001 sampai dengan 2004.

Pada Tahun 2004 s/d Tahun 2008 terbentuk sebagai Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Enrekang berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga tehnis Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada Tahun 2009 s/d sekarang terbentuk sebagai Kantor Kesbang Linmas dan Pol. PP Kabupaten Enrekang berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Enrekang yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, Tata Usaha dan Kepala-Kepala Seksi

Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Enrekang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Enrekang sehingga kedudukan organisasi Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP adalah :

 – Merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor  dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

 – Membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda serta Keputusan/Kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

 – Merumuskan kebijaksanaan Tehnis dibidang Ketentraman dan Ketertiban meliputi ketentraman Umum, Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyuluhan dan Perizinan serta Perlindungan Masyarakat.

- Melaksanakan perumusan tehnis bidang pelayanan dan pemberian izin berdasarakan kebijakan tehnis yang telah ditetapkan.

-  Melaksanakan pengendalian dan pembinaan opersional dibidang tugasnya.

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Keamanan, Ketertiban, Penegakan Perda, Perizinan HO dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Fungsi:

  1. Melaksanakan pembinaan kehidupan beragama dan merumuskan kebijakan tehnis dibidang penyedikan dan Penegakan Peraturan Daerah yang meliputi Penyidik Pegawai Negeri Sipil  dan Polisi Pamong Praja.
  2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tehnis dibidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
  3. Melaksanakan perumusan tehnis dibidang pelayanan pemberian Izin HO ( Izin Gangguan ), Rekomendasi dan Izin Penelitian berdasarkan kebijakan teknis yang telah dirancang dan diterapkan.
  4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tehnis untuk peningkatan wawasan kebangsaan.
  5. Melaksanakan pengendalian, bimbingan dan pembinaan operasional dibidang tugasnya.